Fachrori menyampaikan, apel siaga bencana hidrometeorologi ini dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana banjir, longsor dan angin puting beliung.
Selain itu juga sebagai salah satu bentuk kepatuhan Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal menyikapi surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 360/132/SJ pada tanggal 7 Januari 2020 perihal Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Daerah.
“Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan menetapkan status siaga darurat bencana dan mengaktifkan sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko Provinsi), sebagai salah satu bentuk upaya antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Fachrori.
Penanggulanan bencana saat ini menitikberatkan penanganan sebelum terjadinya bencana. Untuk mendukung paradigma tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Satgas Gabungan yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri, dunia usaha, unsur media, serta akademis (Pentahelix).
"Saya berharap, setiap stakeholder dapat melaksanakan aksi penguatan kesiapsiagaan dan peringatan dini, sehingga Satgas Bencana ini dapat bekerja dengan baik, efektif dan efisien, sehingga upaya pemerintah dalam hal menjaga keselamatan masyarakat dapat terwujud,” terang Fachrori.(*/wan)
